Anggaran Hukum & Pertahanan Prabowo Tahun Depan Rp372,3 Triliun, Fokus Belanja Alutsista
17 Agutus 2025
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan anggaran tematik untuk program strategis berupa Hukum dan Pertahanan Keamanan (Hankam) pada 2025 senilai Rp372,3 triliun.
Rencana anggaran Hukum dan Hankam untuk tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto tersebut terpantau naik Rp40,4 triliun dari pagu tahun ini yang senilai Rp331,9 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan anggaran tersebut rencananya akan fokus kepada beberapa hal, seperti modernisasi Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia atau Alutsista.
“Hukum dan Hankam Rp372,3 triliun. Ini untuk berbagai modernisasi alutsista kita,” ungkapnya dalam konferensi pers RAPBN 2025, Jumat (16/8/2024).
Dalam paparannya, tertulis bahwa anggaran tersebut termasuk modernisasi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dan Alat Material Khusus (Almatsus).
Selain itu, fokus anggaran ini juga kepada penguatan TIK dari ancaman Siber, dukungan kemampuan industri strategis, serta pelaksanaan kegiatan operasional hukum dan hankam.
Secara umum, pemerintah merancang belanja untuk Prabowo senilai Rp3.613,1 triliun. Artinya, khusus untuk anggaran hukum dan hankan ini mencakup 10,33% dari total belanja tahun depan.
Membandingkan dengan anggaran lainnya, untuk hukum dan hankam ini bahkan lebih besar dari anggaran kesehatan yang hanya mencakup 5,45% dari APBN.
Sementara menyandingkan dengan lima program tematik lainnya, anggaran Hukum dan Hankam menduduki posisi keempat dengan alokasi terbesar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Secara total, program prioritas ini akan memakan biaya senilai Rp2.322,1 triliun.
Pertama, anggaran pendidikan yang mencapai Rp722,6 triliun.
Kedua, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) senilai Rp504,7 triliun.
Ketiga, anggaran infrastruktur yang mencapai Rp400,3 triliun, termasuk untuk pembangunan IKN di dalamnya.
Keempat, hukum dan hankam senilai Rp372,3 triliun.
Kelima, anggaran ketahanan pangan Rp124,4 triliun. Terakhir, anggaran kesehatan senilai Rp197,8 triliun.
Mengingat dalam masa transisi, Sri Mulyani menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dan berkomunikasi serta terus menjaga sinkronisasi dari RAPBN 2025.
Alhasil, dapat menampung semaksimal mungkin seluruh program prioritas yang temanya pada tahun depan adalah berkelanjutan, akselerasi, dan penguatan. (Bisnis)
Kementerian Pertahanan dan Polri Terima Anggaran Terbesar di RAPBN 2025
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kepolisan Republik Indonesia (Polri) mendapatkan alokasi anggaran belanja tertinggi kementerian dan lembaga pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
"Total belanja Kementerian dan Lembaga dalam RAPBN 2025 direncanakan sebesar Rp 976,7 triliun," dikutip dari Buku Nota Keuangan RAPBN 2025, Jumat (16/8).
Anggaran tersebut antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan pemerintahan termasuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Selain itu, belanja kementerian dan lembaga termasuk pendanaan proyek multiyears, penguatan alat atama sistem senjata atau alat material khusus; dan melanjutkan kebijakan perlindungan sosial.
Kemenhan Tertinggi
Adapun Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran belanja 2025 tertinggi di antara semua kementerian dan lembaga, yaitu mencapai Rp 165,2 triliun. Meskipun demikian, anggaran tersebt lebih rendah dari perkiraan belanja anggaran tahun ini sebesar Rp 175,1 triliun.
Sementara Polri menempati posisi kedua sebesar Rp 126 triliun. Anggaran tersebut naik dibandingkan outlook belanja Polri tahun ini yang mencapai Rp 123,6 triliun.
Secara keseluruhan, anggaran Fungsi Pertahanan dalam RAPBN 2025 direncanakan sebesar Rp 164,9 triliun miliar, turun 5,7% dari sebelumnya Rp 174,9 triliun. Anggaran Pertahanan terus turun sejak 2022, seperti tertera dalam grafik.
Beberapa output Fungsi Pertahanan pada anggaran 2025, antara lain pengadaan alutsista; pemeliharaan/perawatan/ peningkatan alutsista; pembangunan rumah dinas prajurit; dan pembangunan/ pengadaan sarana prasarana pertahanan.
Lain halnya dengan Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat mengalami penurunan anggaran yang signifikan menjadi Rp 75,6 triliun, dari tahun sebelumnya Rp 164,6 triliun. Secara keseluruhan, Jokowi menurunkan anggaran infrastruktur pada RAPBN 2025 menjadi Rp 400,3 triliun dari sebelumnya Rp 422,7 triliun. (Katadata)
from DEFENSE STUDIES https://bit.ly/3Makpjt
via IFTTT
Post a Comment