Royal Thai Navy Mengundang 11 Galangan Kapal dalam Tender Fregat

16 April 2026

RTN frigate sail with with replenishment oiler ship (photo: The Globe and Mail)

Angkatan Laut Kerajaan Thailand (Royal Thai Navy) telah mengungkapkan nama-nama 11 perusahaan pembuat kapal internasional yang diundang untuk mengajukan proposal untuk program pengadaan kapal fregat barunya, dengan tiga perusahaan Korea Selatan termasuk di antara para pesaing.

Laksamana Muda Parach Rattanachaiyaphan, juru bicara angkatan laut, mengatakan angkatan laut telah menyelesaikan kerangka acuan (TOR) untuk proyek kapal fregat, yang digambarkan sebagai pengadaan kunci yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan pertahanan maritim negara.

Ia mengatakan TOR mencakup persyaratan operasional, teknologi, nilai uang, dan kompatibilitas dengan misi angkatan laut saat ini dan di masa mendatang.

Syarat utama dalam TOR mengharuskan para penawar untuk memberikan kompensasi ekonomi dan dukungan untuk industri pertahanan Thailand, termasuk persyaratan bahwa setidaknya 20% dari kapal tersebut dibangun di Thailand. Angkatan laut mengatakan langkah ini dimaksudkan untuk mempromosikan pembuatan kapal lokal, menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pendapatan, mengembangkan keahlian domestik, dan memfasilitasi transfer teknologi jangka panjang.

Setelah menyelesaikan TOR, angkatan laut mengeluarkan undangan kepada 11 perusahaan dari Eropa dan Asia yang memiliki kemampuan pembuatan kapal fregat dan pengalaman internasional. Perusahaan yang diundang adalah: Damen Naval (Belanda), Navantia (Spanyol), Fincantieri (Italia), Tais Shipyards (Turki), Asfat (Turki), ST Engineering Marine (Singapura), Hanwha Ocean (Korea Selatan), SK Oceanplant (Korea Selatan), Hyundai Heavy Industries (Korea Selatan), CSTC (China), dan Rosoboronexport (Rusia).

Angkatan laut mengatakan proposal akan diserahkan paling lambat 21 April.

Para pejabat mengatakan proyek ini akan mengikuti prinsip transparansi, keterbukaan, dan persaingan yang adil untuk memastikan angkatan laut menerima penawaran terbaik dalam hal kemampuan, nilai jangka panjang, dan manfaat nasional.

Angkatan laut juga mengatakan pihaknya mengizinkan pengamat masyarakat sipil dari organisasi anti-korupsi untuk memantau setiap tahap pengadaan berdasarkan pakta integritas yang ditandatangani dengan Comptroller General's Department/Departemen Pengawas Keuangan di bawah Kementerian Keuangan. Pengawasan akan mencakup penyusunan TOR, proses undangan, pengajuan penawaran, seleksi, dan manajemen kontrak.

Angkatan laut mengatakan program fregat ini dilaksanakan melalui proses yang jelas dan dapat diaudit.

(Bangkok Post)

from DEFENSE STUDIES https://ift.tt/zW9oVdH
via IFTTT